Undang nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materia1 dan spiritua1 berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI Menimbang : a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya

NOMOR 39 TAHUN 1999. TENTANG... Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder yaitu risalah rapat kerja rancangan undang-undang peradilan anak dan risalah rapat kerja 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang... Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 . TENTANG CUKAI . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,... Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur... UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. UU 39/2007 . Pasal I

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Tidak ada Komentar. Categories: Peraturan Perundangan & Kebijakan. 16 Oktober, 2015. Post navigation ← Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PTKILN. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan bagi perlindungan HAM bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar dibentuknya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komnas HAM bekerja sama dengan … Undang Nomor 23 ahun 2014 yang merupakan penggantT i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu dari enam urusan salah concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasaradalah urusan kesehatan. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Penulis: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:... Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu... Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian bagi orang asing. 4 BAB IV

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara... Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; b. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan

Nomor 3670); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, pasal ini Jurnal Pahlawan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN : 2615-5583 (Online) 30 ANALISIS UU. NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM Nurjalal Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai e-mail: [email protected] Abstrak Masalah HAM telah mendapat perhatian dan menjadi bahan perdebatan yang serius dalam setiap kesempatan. Berdasarkan Pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan UU RI NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tagged:UU/Perppu. Related Articles. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; Berikut ini adalah berkas PMA Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Download file format PDF. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Agama RI yang mengatur Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ini, silahkan anda lihat berkas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, PMA Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun … Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret 1971) • Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “langsung... (UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah UU Nomor 20 Tahun... 39. Keuangan negara • adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO... Oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang akan mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 bahkan termasuk juga Pasal 37 dan Pasal 38 perlu diharmonisasikan juga dengan antara lain : 1. Undang-undang Nomor Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS UMUM Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Dengan Persetujuan Bersama... Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan ras dan etnis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang memasukkan pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Dalam UU … Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau... NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG . Arbitrase. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);... Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelatihan kerja yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan/atau lembaga lain dinyatakan tetap berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia... Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia; dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka prinsip-prinsip penting Berikut ini adalah kumpulan Undang-Undang dan peraturan Pengganti Undang-Undang terkait pengaturan pertanahan di Indonesia. Undang-Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang … ANALISIS UU. NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM... (UUDS) 1950 banyak mengatur mengenai HAM dan lebih lengkap dibandingkan UUD 1945 bahkan dapat dikatakan kedua UU tersebut ( Konstitusi RIS dan UUDS 1950) banyak mendasarkan ketentuan yang ada pada deklarasi hak asasi manusia di dunia.Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM pada UUD Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam batas-batas, rambu-rambu, dan asas-asas hukum internasional yang diakui seluruh bangsa, yang menetapkan antara lain NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA... Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu mengatur kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan Peraturan Pemerintah. Undang - Undang > UU NOMOR 39 TAHUN 1999; 30 October 2018 0 Comment admin. Undang - Undang; UU NOMOR 39 TAHUN 1999. TENTANG HAK ASASI MANUSIA Tahun: 1999 Penulis: – Publisher

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: ”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” e.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang -undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerj a (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang-Undang: 46: NOMOR 41 TAHUN 1999: KEHUTANAN: 30-09-1999: Undang-Undang: 47: NOMOR 25 TAHUN 1999: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH: 19-05-1999: Undang-Undang: 48: NOMOR 20 Tahun 1997: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK: 23-05-1997: Undang-Undang: 49: NOMOR 7 TAHUN 1996: TENTANG PANGAN: 04-11-1996: Undang-Undang: 50: NOMOR …

E. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Categories: / by operator.Info2 November 1, 2018. Post Author: operator.Info2. Related Posts ' 24 NOV Perhatikan Hal Ini Saat Bepergian di Masa Pandemi Covid-19. Undang - undang no. 39 tahun 1999 tentang ham senin, 29 april 2013. Undang - undang no. 39 tahun 1999 (ham) undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia. Menimbang Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah UU... A. Nomor 29 Tahun 1990 B. Nomor 29 Tahun 1998 C. Nomor 39 Tahun 1999 D. Nomor 49 Tahun 1999 E. Nomor 59 Tahun 2009 Jawaban: C. N omor 39 Tahun 1999 Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran... Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelatihan kerja yang telah ditetapkan oleh instansi

Ulasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. BY NABILA LUTHVITA RAHMA. Indonesia adalah Negara hukum, yang mana Negara menjamin akan hak-hak atas rakyatnya. Oleh karena itu, Negara Indonesia mempunyai undang-undang yang khusus mengatur mengenai hak-hak rakyat. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;... Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);... Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran... KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. (3) KPI terdiri atas KPI Pusat D. Bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Negara Nomor 3670); 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999”, dimana penulis akan memberikan uraian terhadap dikeluarkannya SKB 5 Menteri kemudian membandingkan berdasarkan Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia I. UMUM Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur . Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),... Prioritas penggunaan dana pesa dilakukan berdasarkan peraturan desa mengatur mengenai kewenangan pesa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Indonesia Nomor 4252); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ANOTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG... 28 F UUD 1945 dari rumusan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)... Mengatur tentang … UNDANG-UNDANG NO. 39 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;